Blogger Maman: 2013

Konsepsi Geopolitik

Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo (bahasa Yunani) yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik dari kata polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara ; dan teia yang berarti urusan (politik) bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa (Sunarso, 2006: 195). Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Frederich Ratzel mengenalkan istilah ilmu bumi politik (political geography), Rudolf Kjellen menyebut geographical politic dan disingkat geopolitik.

Unsur utama Geopolitik

Ø Konsepsi ruang diperkenalkan Karl Haushofer menyimpulkan bahwa ruang merupakan wadah dinamika politik dan militer, teori ini disebut pula teori kombinasi ruang dan kekuatan

Ø Konsepsi frontier (batas imajiner dari dua negara)

Ø Konsepsi politik kekuatan yag terkait dengan kepentingan nasional

Ø Konsepsi keamanan negars dan bangsa sama dengan konsep ketahanan nasional

Ø Geopolitik Indonesia

Geopolitik Indonesia tiada lain adalah Wawasan Nusantara

o Wawasan Nusantara tidak mengandung unsur-unsur ekspansionisme maupun kekerasan

o Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan nasional.

o Wawasan nusantara juga sering dimaknai sebagai cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bertindak, berfikir dan bertingkah laku bagi bangsa Indonesia sebagai hasil interaksi proses psikologis, sosiokultural dengan aspek-aspek ASTAGATRA

Ø Konsepsi Geostrategi

Ø Suatu strategi memanfaatkan kondisi geografi Negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, sarana utk mencapai tuj-nas (pemanfaatan kondisi lingkungan dalam mewujudkan tujuan politik).

Ø Geostrategi Indonesia diartikan pula sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan dan UUD 1945.

Ø Ini diperlukan utk mewujudkan dan mempertahankan integrasi bangsa dalam masyarakst majemuk dan heterogen berdasarkan Pemb dan UUD 1945.

Ø Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud Ketahanan Nasional.

Ø Geostrategi Indonesia tiada lain adalah ketahan nasional

Ø Ketahanan Nasional mrpk kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala ATHG baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsungg maupun tidak langsug membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional.

Ø Tannas diperlukan bukan hanya konsepsi politik saja melainkan sebagai kebutuhan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah, seperti Law and order, Welfare and prosperity, Defence and security, Juridical justice and social justice, freedom of the people.

Konsepsi dasar Ketahan Nasional

Model Astagatra merupakan perangkat hubungan bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung diatas bumi degan memanfaatkan segala kekayaan alam. Terdiri 8 aspek kehidupan nasional :

1) Tiga aspek (tri gatra) kehidupan alamiah, yaitu :

a) . Gatra letak dan kedudukan geografi

b) . Gatra keadaan dan kekayaan alam

c) . Gatra keadaan dan kemampuan penduduk

2) .Lima aspek (panca gatra) kehidupan social, yaitu :

a) Gatra ideologi

b) Gatra Politik

c) Gatra ekonomi

d) Gatra social budaya

e) Gatra pertahanan dan keamanan.

Terdapat hubungan korelatif dan interdependency diantara ke-8 gatra secara komprehensif dan integral.

Hubungan Geopolitik Dan Geostrategi

Sebagai satu kesatuan negara kepulauan, secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut Wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep Ketahanan Nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dengan mengacu pada kondisi geografi bercirikan maritim, maka diperlukan strategi besar (grand strategy) maritim sejalan dengan doktrin pertahanan defensif aktif dan fakta bahwa bagian terluar wilayah yang harus dipertahankan adalah laut. Implementasi dari strategi maritim adalah mewujudkan kekuatan maritim (maritime power) yang dapat menjamin kedaulatan dan integritas wilayah dari berbagai ancaman. Selain itu hubungan geopolitik dan geostrategi terdapat dalam astra gatra

Komponen strategi astra gatra

TRI GATRA (tangible) bersifat kehidupan alamiah

Ø Letak geografi Negara

Ø Keadaan dan kekayaan alam (flora, fauna, dan mineral baik yang di atmosfer, muka maupun perut bumi) dikelola denga dasar 3 asas: asas maksimal, lestari, dan daya saing.

Ø Keadaan dan kemampuan penduduk (jumlah, komposisi, dan distribusi)

Ø Pancagatra

Ø (itanggible) kehidupan sosial

Ø IDEOLOGI → Value system

Ø POLITIK → Penetapan alokasi nilai di sektor pemerintahan dan kehidupan pololitik masyarakat.

sistem politik harus mampu memenuhi lima fungsi utama :

a) Usaha mempertahankan pola, struktur, proses politik

b) Pengaturan & penyelesaian pertentangan / konflik

c) Penyesuaian dengan perubahan dalam masyarakat

d) Pencapaian tujuan

e) Usaha integrasi

Ø EKONOMI (SDA, Tenaga kerja, Modal, Teknologi)

Ø SOSBUD (Tradisi, Pendidikan, Kepemimpinan nas, Kepribadian nas)

Ø HANKAM meliputi factor faktor:

a) Doktrin

b) Wawasan Nasional

c) Sistem pertahanan keamanan

d) Geografi

e) Manusia

f) Integrasi angkatan bersenjata dan rakyat

g) Material

h) Ilmu pengetahuan dan teknologi

i) Kepemimpinan

j) Pengaruh luar negeri

Muhlashala’s Weblog

Just another WordPress.com weblog

Kewarganegaraan

GEOSTRATEGI INDONESIA

1. Pengertian Geopolitik dan Geostrategi

Geopolitik secara etimologi berasal dari kata Geo (bahasa Yunani) yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan Politik dari kata polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara ; dan teia yang berarti urusan (politik) bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa (Sunarso, 2006: 195). Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa.

Geostrategi merupakan suatu strategi memanfaatkan kondisi geografi Negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, sarana untuk mencapai tujuan nasional (pemanfaatan kondisi lingkungan dalam mewujudkan tujuan politik).

Sehinggan geopolitik dan geostrategi sangan erat kaitannya, dimana kedua-duanya berupaya untuk mempertahankan wilayah, untuk mencapai tujuan nasional.

2. Pengertian Geostrategi Indonesia

Geostrategi Indonesia diartikan pula sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan dan UUD 1945. Ini diperlukan untuk mewujudkan dan mempertahankan integrasi bangsa dalam masyarakst majemuk dan heterogen berdasarkan Pembukaan dan UUD 1945. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud Ketahanan Nasional.

3. Perkembangan Konsep Geostrategi Indonesia

Pada awalnya perkembangan Geostrategi Indonesia digagas oleh Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SSKAD) Bandung pada tahun 1962. isi konsepnya yaitu pentingnya pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategi di kawasan Indonesia yang ditandai dengan meluasnya pengaruh komunis. Sehingga pada saat itu, Geostrategi Indonesia dimaknai sebagai strategi untuk mempertahankan, mengembangkan dan membangun kemampuan territorial dan kemampuan gerilyawan untuk menghadapi ancaman komunis di Indocina.

Pada tahun 1965-an Lembaga Ketahanan Nasional mengembangkan kosep Geostrategi Indonesia yaitu untuk mengembangkan keuletan dan daya tahan, kekuatan nasional untuk menghadapi dan menangkal ancaman, tantangan, hambatan serta gangguan yang bersifat internal maupun eksternal.

Sejak tahun 1972, Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan pengkajian tentang Geostrategi Indonesia yang lebih sesuai dengan konstelasi Indonesia sehingga Geostrategi Indonesia dibatasi sebagai metode untuk mengembangkan potensi ketahanan nasional dengan pendekatan kemanan dan kesejahteraan guna menjaga identitas kelangsungan serta integrasi nasional agar tujuan nasional dapat tercapai.

Terhitung mulai tahun 1974, Geostrategi Indonesia ditegaskan wujudnya dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi, metode dan doktrin dalam pembangunan nasional. Yang selanjutnya akan dibahas pada bahasan berikutnya.

A. KETAHANAN NASIONAL

1. Pengertian Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, secara langsung maupun yang tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional.

2. Ciri-ciri Ketahan Nasional

a) Merupakan kondisi sebagai prasyarat utama bagi negara berkembang

b) Difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan

c) Tidak hanya untuk pertahanan, tetapi juga untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, baik secara langsung maupun tidak

d) Didasarkan pada metode astagrata; seluruh aspek kehidupan nasional tercermin dalam sistematika astagarata yang terdiri atas 3 aspek alamiah (trigatra) dan lima aspek sosial (pancagatra).

e) Berpedoman pada wawasan nasional. Wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan nusantara juga merupakan sumber utama dan landasan yang kuat dalam menyelenggarakan kehidupan nasional sehingga wawasan nusantara dapat disebut sebagai wawasan nasional dan merupakan landasan ketahanan nasional

3. Hakikat Ketahanan Nasional

Kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Ketahanan nasional mengandung makna keutuhan semua potensi yang terdapat dalam wilayah nasional, baik fisik maupun sosial , sehingga kelemahan dari satu aspek akan mempengaruhi yang lain . Ketahanan nasional merupakan interaksi positif dari semua gatra kehidupan nasional yang terkandung dalam astagatra.

4. Sifat-sifat Ketahanan Nasional

a) Manunggal artinya antara trigatra dan panca gatra, tidak campur aduk melainkan serasi, seimbang dan harmonis.

b) Mawas ke dalam artinya untuk mewujudkan hakikat dan sifat nasional.

c) Kewibawaan artinya menjaga harkat dan martabat bangsa dan negara sebagai daya pencegah dan penangkalan.

d) Berubah menurut waktu yaitu ketahanan nasional bersifat dinamis atau berubah sesuai dengan fungsi dan waktu.

e) Tidak membenarkan adanya adu kekuasaan atau adu kekuatan.

f) Percaya pada diri sendiri. (self Confidence).

g) Tidak tergantung pada pihak lain (self Relience) yaitu ketahanan nasional dikembangkan atas dasar kemampuan diri sendiri

5. Konsepsi Dasar Ketahanan Nasional

Astagatra, model ini merupakan perangkat hubungan bidang kehi-dupan manusia dan budaya yang memanfaatkan kekayaan alam. Astagatra terdiri dari

a) Trigatra, yaitu :

- Gatra letak dan kedudukan geografi

- Gatra keadaan kekayaan alam (Pengelolaan SDA : asas maksimal, asas lestari, asas daya saing )

- Gatra keadaan dan kemampuan penduduk

b) Pancagatra

- Gatra ideologi

- Gatra Politik

- Gatra Ekonomi (faktor mempengaruhi ketahanan ekonomi sumber kekayaan alam, tenaga kerja, modal, teknologi)

- Gatra Sosial budaya (Faktor yang mempengaruhi ketahanan sosial, tradisi, pendidikan, kepemimpinan nasional, keperibadian nasional)

- Gatra Pertahanan dan Keamanan (Faktor yang mem pengaruhi: doktrin, wawasan nasional, sistem hankam, geografi, Manusia, integrasi angkatan bersenjata dengan rakyat, material maksudnya sinkronisasi industri pertahanan dengan industri sipil, IPTEK, kepemimpinan, pengaruh luar negeri)

6. Cara mewujudkan Ketahanan Nasional di bidang politik dilihat dari aspek politik dalam negeri :

- Sistem pemerintah berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan yang besifat absolut, kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat

- Mekanisme politik memungkinkan adanya perbedaan pendapat, namun perbedaan pendapat tidak menyangkut nilai dasar sehingga tidak berseberangan yang dapat menjurus kepada konflik fisik

- Kepemimpinan nasional mampu mengakomodasi aspirasi yang hidup dalam masyarakat dengan tetap berpedoman pada Pancasila, UUD 1945, dan wawasan nusantara

- Komunikasi politik bertimbal balik antara pemerintah dengan masyarakat dan anatarkelompok atau golongan dalam masyarakat terjalin dengan baik untuk mencapau tujuan nasional dan kepentingan nasional

7. Lembaga-lembaga Ketahanan Nasional

Lembaga Ketahanan Nasional, disingkat Lemhannas, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan pendidikan strategik ketahanan nasional. Lembaga Pertahanan Nasional berdiri pada tanggal 20 Mei 1965 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1964, dan berada langsung di bawah Presiden. Pada tahun 1983, lembaga ini berubah nama menjadi Lembaga Ketahanan Nasional, yang berada di bawah Panglima ABRI.. Pada tahun 1994 lembaga ini berada langsung di bawah Menteri Pertahanan dan Keamanan. Sejak tahun 2001, Lemhannas merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden.

B. INDONESIA DAN PERDAMAIAN DUNIA

Hubungan antar bangsa (Internasional) terjadi sebagai akibat dari era globalisasi modern, dimana tidak ada satu bangsapun yang dapat membebaskan diri dari keterlibatan dengan bangsa lain. Hubungan internasional dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu hubungan individual, antar kelompok dan antar Negara sehingga menciptakan hubungan yang menyerap seluruh kalangan dan kegiatan manusia didunia yang menyebabkan terbentuklah masyarakat internasional pula.

Hubungan internasional dilaksanakan dengan prinsip persamaan derajat, yang didasari pada kemauan bebas dan persetujuan dari anggaota persekutuan. Bagi Negara yang merdeka dan berdaulat bebas untuk melaksanakan politik luar negeri dalam pergaulan denga Negara lain.

Bagi Indonesia, pelaksanaan politik luar negeri tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai landasan idea normative yaitu menyangkut perumusan sikap, arah tindakan dan tujuan yang hendak dicapai suatu Negara dalam pergaulan internasional.

Kebijakan politik luar negeri tidak sekedar penerapan keluar yang berdiri sendiri, melainkan terkait pada kebijakan nasional yang dirumuskan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kondisi menyeluruh didalam negeri. Kebijakan politik luar negeri berkaitan dengan tiga unsur yang saling berhubungan, yaitu kepentingan nasional, kemampuan nasional serta dinamika dan kondisi nasional.

1. Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai Berdasarkan Persamaan Derajat

Konsepsi perdamaian sebagai suatu hak asasi manusia jelas akan membantu meningkatkan kesadaran umum bahwa setiap orang mempunyai peran dalam memelihara perdamaian, memperluas dukungan umum terhadap kebijaksanaan pelucutan senjata sebagai tonggak bagi kebijaksanaan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

Usaha untuk menciptakan perdamaian dunia telah banyak dibicaran oleh para ahli politik dan kenegaraan sejak zaman dahulu, diantaranya dalam siding umum PBB tanggal 24 Oktober 1970 yang menyatakan bahwa “setiap perang agresi merupakan kejahatan terhadap perdamaiana dan bahwa suatu ancaman atau penggunaan kekuatan merupakan pelanggaran terhadap hokum internasional”.

Setiap Negara didunia menginginkan adanya suatu yang tertib dan aman. Akan tetapi kenapa terjadi peperangan dan kesengketaan antar Negara? Hal ini disebabkan karena setiap Negara memiliki kepentingan, keinginan serta kemauan yang berbeda-beda, yang dilandasi oleh suatu system atau cara memperjuangkan yang berbeda-beda pula, sehingga menimbulkan konflik kepentingan antar negra.

Penggunaan kekerasasan dalam hubungan internasional sudah dilarang dan seharusnya diselesaikan secara damai. Majelis Umum PBB telah mendeklarasikan dalam Pasal 2 ayat(4) Piagam PBB serta berdasarkan Deklarasi Manila ahun 1982 yang melarang Negara anggota menggunakan kekerasan dalam hubungannya satu sama lain.

2. Masalah Internasional

Masalah internasional terjadi karena suasana dunia masih jauh dari rasa aman dan damai, kemerdekaan bangsa-bangsa masih terkekang, aspirasi rakyat terhambat dan ketidakadilan ekonomi masih terus berlanjut setelah perang dunia ke II. Sehingga Negara-negara berkembang dihadapkan pada tantangan bersejarah yang diakibatkan oleh kenyataan-kenyataan baru dalam bidang politik dan ekonomi.

a. Bidang Politik

Salah satu akibat dari saling pendekatan antar Negara besar adalah bahaya disintegrasi dan pecahnya Negara-negara diberbagai dunia. Pecahnya perang saudara disulut oleh pertentangan etnis dan agama. Seperti yang terjadi akibat dari Agresi Amerika Serikat yang menyebabkan berjuta-juta rakyat Irak yang tidak berdosa kehilangan nyawa, serta perjuangan rakyat Palestina terhadap Baitulmaqdis yang menyebkan kematian Presiden Yasir Arafat pada akhir tahun 2004 menunjukkan bahwa belum ada tanda-tanda perdamaian dunia yang makin membaik.

Masalah agresi yang terjadi, sebenarnya merupakan pemborosan terhadap ekonomi nasional dan internasional. Sementara dibelahan bumi lainnya masih banyak rakyat yang miskin dan kekurangan gizi serta membutuhkan modal pembangunan ekonomi. Oleh karenanya, hal ini malah menjadi masalah yang memprihatinkan bagi dunia.

b. Bidang Ekonomi

Pembicaraan ekonomi dunia menunjukkan bahwa tantangan lama belum teratasi sedangkan masalah baru seperti masalah-masalah kemiskinan dan keterbelakangan telah bermunculan.

Globalisasi perekonomian internasional yang meningkat serta kemajuan pesat ilmu pengetahun dan teknologi telah mengubah secra drastis pola-pola produksi, perdagangan dan keuangan. Secara potensial sebenarnya dapat membuka peluang yang lebih besar bagi kemajuan bersama. Akan tetapi hal tersebut telah berdampak negative terhadap Negara-negara berkembang.

3. Peran Indonesia dalam Menciptakan Perdamaian Dunia

ü Pemerintah Indonesia tetap akan terlibat aktif dalam menciptakan perdamaian dunia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu dibuktikan dengan keseriusan pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi Asia-Afrika Untuk Pembangunan Sumber Daya Manusia Palestina yang akan diadakan di Jakarta pertengahan tahun 2008 ini. Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam acara konferensi pers seusai Konferensi Organisasi Konferensi Islam di Senegal mengatakan, selain mengadakan pertemuan dengan Presiden Palestina, pemerintah Indonesia juga telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Sudan dalam rangka pengiriman bantuan kemanusiaan bagi rakyat Sudan. Lebih jauh Presiden menjelaskan, pemerintah Sudan juga telah melakukan kerjasama dengan pemerintah Indonesia di bidang minyak dan gas bumi melalui Badan Usaha Milik Negara Pertamina Medco di Provinsi Banten. Diharapakan, semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dapat memberikan kebaikan dan keadilan bagi negara Sudan dan negara-negara konflik lainnya di dunia (Sumber: Liputan Jakarta-VOI NEWS)

ü Pada tanggal 24 sampai 30 Juni 2008, Pemuda Indonesia yang tergabung dalam Center for Religion and Civilization Studies (CRCS), initiative of change Indonesia dan YMCA menyelenggarakan International Youth Forum (IYF) di Bandung dan Kabupaten Garut. Latar belakangan sebuah kenyataan yang sangat memprihatinkan, setelah terjadinya peristiwa 11 September 2001 mejadi carut marut. Wacana terorisme menjadi salah satu isu central kebijakan politik beberapa negara besar, yang berakibat negatif terhadap tatanan kehidupan dan perdamaian masyarakat dunia yang berkepanjangan. Kerukunan umat beragama menjadi ternoda, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan dialog-dialog kebudayaan menjadi terhambat Disisi lain masyarakat internasional sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah penting. Fenomena global warming; disharmonitas dan destabilitas alam yang menjadi ancaman serius terhadap eksistensi kehidupan masyarakat dunia pada saat ini. Sehingga diperlukan upaya-upaya serius dan nyata menghadapi persoalan diatas. Dalam konteks inilah Pemuda Indonesia dan forum Pemuda-Pemudi lintas agama, negara dan budaya se dunia ini mendapat peran urgennya, kata A. Fajar Kurniawan selaku panitia kegiatan tersebut. Mencari strategi dan solusi alternatif yang konstruktif partisipatif, dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Merekomendasikan rekonsiliasi internasional, reaktualisasi dialog lintas agama, negara dan budaya serta sosialisasi program Milennium Development Goals (MDG’s) dalam upaya perlindungan hak asasi manusia dan penanggulangan kerusakan alam. Kegiatan ini mangambil tema “ The Role of Youth; Action on Millennium Development Goals Toward a Peaceful World” ini, didukung sepenuhnya oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Departemen Pemuda dan Olah Raga sebagai institusi pemerintah yang memberdayakan pemuda di Indonesia, Departemen Sosial, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, Depertemen Kehutanan, Kementerian Negera Pemberdayaan Perempuan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Garut. (Sumber: Chandra’s Weblog).

ü Sebuah forum internasional dengan tema menciptakan perdamaian talah berlangsung tiga hari di Bali (22-24 Januari 2008). Forum yang diselenggarakan Departemen Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia bekerja sama dengan Unesco, yang melibatkan sekitar 300 peserta dari 30 negara. Tema lengkapnya adalah “The Power of Peace: Using the Tools of Information and Communication”. Yang mengangkat peranan media, dengan latar belakang bahwa salah satu faktor yang menyebabkan dunia semakin rawan konflik karena pemberitaan yang tidak berimbang, bahkan pemberitaan yang sesat. Dengan latar belakang itu, Bali Global Forum mengimbau media menjadi mitra perdamaian dunia. Yaitu, antara lain dengan mempertimbangkan dampak pemberitaan atau tayangan yang mempromosikan kekerasan. Wakil Presiden Jusuf Kalla bahkan dengan terus terang mengajak insan pers untuk mengurangi pemberitaan yang dapat memacu radikalisme. “Pena wartawan lebih tajam dari bayonet serdadu,” katanya ketika membuka Bali Global Forum, kemarin. Dalam bahasa lain media kembali diingatkan untuk mengusung jurnalisme damai. Yaitu, sebuah genre jurnalistik yang antara lain memilih sudut pandang memihak kepada korban konflik dengan menunjukkan dalamnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh konflik. Sasaran liputan adalah anak-anak, kaum perempuan, serta orang-orang lanjut usia yang umumnya menjadi korban konflik. Sudah tentu, Bali Global Forum diharapkan memiliki manfaat yang sangat nyata bagi negeri ini. Forum internasional itu kiranya semakin mempertegas kepada dunia bahwa Bali telah kembali aman sebagai tujuan wisata. Pulihnya citra Bali sangat penting bagi pulihnya industri pariwisata Indonesia. Salah satu faktor yang dapat mempercepat bersinarnya kembali citra Pulau Dewata adalah maraknya penyelenggaraan forum internasional di Bali. Terlebih, forum yang mengusung tema perdamaian. Bali Global Forum telah menggelindingkan misi penting bagaimana media turut menciptakan perdamaian dunia. Sambil menyelam minum air, juga mengabarkan kepada dunia sesuatu yang sangat riil, sangat konkret, bahwa damai yang indah itu telah bersemi kembali di Pulau Dewata. (Sumber: Media Indonesia – www.media-indonesia.com)

Leave a Reply

Enter your comment here...

Fill in your details below or click an icon to log in: